Anggaran MBG Pemerintah Sudah Menyiapkan Anggaran Jumbo Untuk Program Makan Bergizi Gratis Pada Tahun 2026
Anggaran MBG Pemerintah Sudah Menyiapkan Anggaran Jumbo Untuk Program Makan Bergizi Gratis Pada Tahun 2026. Nilainya disebut mencapai Rp 335 triliun, melonjak tajam dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Kenaikan anggaran ini langsung menjadi sorotan publik karena menjadikan MBG sebagai salah satu program dengan pendanaan terbesar dalam APBN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pendanaan MBG telah di jamin penuh melalui APBN sehingga program tersebut di nilai aman dan berkelanjutan. Ia menegaskan pemerintah serius menjalankan MBG sebagai program nasional yang tidak hanya menyasar peningkatan gizi masyarakat, namun juga di yakini mampu menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput.
“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun,” ujar Airlangga dalam sebuah kegiatan terkait ketahanan pangan di Jakarta.
Target Penerima Manfaat Capai 82 Juta Orang
Pemerintah mengarahkan anggaran ratusan triliun tersebut untuk memperluas cakupan program MBG secara masif. Airlangga menyebut target penerima manfaat MBG pada 2026 di perkirakan mencapai sekitar 82 juta orang di seluruh Indonesia. Angka ini mencerminkan skala program yang sangat besar, mulai dari anak sekolah hingga kelompok masyarakat yang menjadi prioritas pemenuhan gizi. Target Penerima Manfaat capai 82 Juta Orang.
Dengan cakupan seluas itu, MBG di proyeksi menjadi program strategis untuk menekan angka kekurangan gizi dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat secara jangka panjang. Pemerintah juga berharap program ini bisa berdampak pada peningkatan produktivitas, terutama bagi generasi muda.
Rincian Anggaran MBG: Porsi Terbesar untuk Pembelian Makanan
Meski total anggaran MBG mencapai Rp335 triliun, tidak seluruhnya di gunakan langsung untuk membeli makanan. Dalam laporan Bloomberg Technoz, di sebutkan bahwa sekitar Rp255,5 triliun di alokasikan untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan, yang berarti sekitar 76% dari total anggaran program. Rincian: Porsi Terbesar Untuk Pembelian Makanan.
Sementara itu, sebagian dana lainnya di gunakan untuk dukungan manajemen dan kebutuhan operasional program, termasuk penguatan pelaksana teknis di lapangan.
Selain itu, masih terdapat porsi anggaran lain yang di tempatkan pada komponen pembiayaan non-K/L untuk kebutuhan program ke depan. Hal ini ikut memunculkan di skusi di publik mengenai transparansi dan tata kelola penggunaan anggaran yang sangat besar.
Efek Ekonomi: Dana Mengalir ke Daerah Setiap Kuartal
Menko Airlangga menekankan, MBG tidak hanya soal kesehatan masyarakat. Ia menyebut aliran dana program ini dapat mendorong kegiatan ekonomi lokal, terutama karena sistem pelaksanaannya melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur layanan yang beroperasi di berbagai daerah. Efek Ekonomi: Dana Mengalir Ke Daerah Setiap Kuartal.
Menurutnya, model bisnis SPPG menarik karena proses pembiayaan di lakukan di awal sebelum produksi berjalan. Artinya, arus kas pelaksana program di nilai lebih stabil sehingga mendorong keberlanjutan operasional serta potensi tumbuhnya unit-unit baru di daerah.
Airlangga juga menyebut dari total anggaran Rp335 triliun, penyaluran dana ke grassroot di perkirakan mendekati Rp80 triliun per kuartal, angka yang jauh lebih besar di banding stimulus pemerintah pada awal tahun sebelumnya.
Sorotan Publik dan Tantangan Pengawasan
Dengan nilai anggaran yang sangat besar, banyak pihak menilai MBG membutuhkan pengawasan ketat agar tidak memunculkan pemborosan, ketidaktepatan sasaran, hingga peluang penyimpangan. Pemerintah di dorong untuk memperjelas sistem di stribusi, standar mutu makanan, hingga monitoring penggunaan anggaran di daerah.
Meski begitu, pemerintah optimistis MBG dapat menjadi program berdampak luas, baik untuk sektor kesehatan maupun ekonomi, dengan skala penerima manfaat yang jauh lebih besar pada 2026.
